Karena Bajir Tidak Bisa Sekolah, Laksanakan Sistim BDM

Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan ketika memimpin rapat Koordinasi penetapan status Barsel menjadi tanggap darurat bencana bajir di Aula Sekda Senin 22 Januari 2024

BUNTOK-Borenocaliskanew.com, Terkait dengan kondisi Barito Selatan (Barsel) sekarang ini sedang mengalami bencana alam atau musibah bajir, hal tersebut mengakibatkan berbagai ativitas tidak bisa terlaksana, baik aktivitas pemerintah, proses belajar mengajar di sekolah, swasta dan aktivitas masyarakat pada umumnya.

Sekarang ini salah satu yang menjadi surutan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah  di bidang pendidikan, dimana saat ini aktivitas proses belajar dan mengajar di sekolah hampir disetiap wailayah kecamatan terhenti akibat gedung sekolahnya terdam bajir, dan hal itu sudah berlangsung selama beberapa hari belakangan ini.

Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan menegaskan, kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat, agar proses belakar tetap dilaksanakan, dan jika tidak bisa belajar di sekolah karena sekolahnya terendam bajir, maka muridnya harus bisa belajar dengan sistim belajar di rumah (BDM), mekanismenya belajarnya diatur oleh Dinas Pendidikan, dan koordinasi dengan camat dan lembaga terkait lainya.

“Kita tidak ingin ada laporan bahwa ada murid atau anak-anak tidak bisa sekolah karena sekolahnya terendam banjir, jangan sampai anak-anak sekolah ini tertinggal pelajaran dari teman-temanya di sekolah yang tidak mengalami musibah bajir, lakukan sistim BDM,” tegas Deddy Winarwan ketika rapat koordinasi penetapan status Barsel menjadi tanggap darurat bencana bajir di Aula Sekda Senin (22/1).

Dalam kesempatan itu juga, Deddy winarwan juga mengingatan kepada para petugas kesehatan, agar selalu siap ditempat, baik petugas puskesmas, puskedes maupun postu, jadi jika ada petugas kesehatan  tidak ada ditempat, maka tolong Bapak Sekda lakukan evaluasi, kalau perlu diusul agar yang bersamgkutan dilakuka”penyegaran“.

“Artinya jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan alasan tidak memiliki sarana dan prasarana, jika tidak memiliki maka bisa pinjam dari kecamatan, kabupaten bahkan milik bupati juga bisa dipinjam, hal tersebut demi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal,” tegas Deddy Winarwan.

Demikian juga untuk kepala BPKAD, tolong cek seberapa banyak anggaran yang diperlukan, dan lakukan pergeseran anggaran dan penggunaan PTD, tetepi ingat tetap mengacu kepada UU dan aturan yang berlaku jangan ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

Sejak ditetapkan status darurat bencana banjir, maka para camat harus tetap berada ditempat, demikian juga lakukan koordinasi, baik dengan Lurah Kades, bahkan RT dan RW guna kelancaran, baik pemberian bantuan bansos, dan maupun kepetingan warga yang lainya, terkait bencana banjir ini,” tutup Dedy Winarwan.Tim/Bca/Bsl/Red-1.