Dewan Gelar Sidang Paripurna Ke-19, Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ 2024

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Barsel Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, penyampaian rekomendasi strategis terhadap Laporan LKPJ TA 2024, di Graha Paripurna DPRD setempat, Senin (19/5/2025).

BUNTOK-Borneocaliskanew.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rapat yang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran didampingi Wakil Ketua I, Ideham, Wakil Ketua II, Rusinah dan dihadiri seluruh anggota DPRD,  jajaran pemerintah setempat serta undangan lainnya tersebut, dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD setempat, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD Barsel Yangsi Hartini mengatakan, bahwa rekomendasi disusun setelah pembahasan bersama perangkat daerah dan hasil peninjauan langsung di lapangan.

“Rekomendasi kali ini, merupakan bentuk pengawasan dan masukan konstruktif DPRD untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah,”kata Yangsi Harini ketika menyampaikan laporan dan tanggapan dari Panusus LKPJ tahun 2025.

Dikatakannya, ada terdapat 14 rekomendasi penting yang meliputi perbaikan sistem perencanaan pembangunan agar lebih realistis, terukur dan berbasis data, demikian juga DPRD Barsel juga menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta evaluasi kebijakan yang belum berjalan maksimal.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program-program prioritas, dan Rekomendasi lainnya menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem serta penataan program yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Koordinasi antar OPD diminta diperkuat agar pelaksanaan program lebih sinergis dan tidak saling tumpang tindih, demikian juga pihak Inspektorat Daerah lebih aktif melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah,” ucapnya.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dilakukan lebih awal agar tidak terburu-buru dan datanya valid, Evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD yang tidak mencapai target, tambahnya, perlu dilakukan karena memengaruhi capaian kinerja pemerintah secara keseluruhan.

“Pimpinan OPD yang tidak maksimal harus dievaluasi untuk mendorong peningkatan etos kerja di lingkungan pemerintahan,”katanya.

Pada rapat tersebut, turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri – Khristianto Yudha, Sekretaris Daerah, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD serta tokoh masyarakat, adat dan agama. Bca/Bsl/Red-1.