Pansus II Bahas Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Rapat Pansus II DPRD Kabupaten Kapuas, tentang Rancangan Perda  Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Rabu (29/5/2024)

KUALA KAPUAS-Borneocaliskanew.com, Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, rapat kerja pansus dipimpin langsung Ketua Pansus ll H.Darwandie, diruang rapat gabungan DPRD setempat bersama sejumlah Damang dan Kepala Adat.

Agenda rapat yakni membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dimana bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hukum adat serta hak-hak tradisional perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai wujud persatuan Indonesia sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945,” kata Darwandie Rabu (29/5/2024).

Dikatakannya, kemudian bahwa masyarakat Hukum Adat mempunyai hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh, sebagai satu kelompok masyarakat sebagai bagian dari NKRI.

“Karena itu Dewan melalui agenda Pansus ll mengundang Damang se Kabupaten Kapuas dan kehadiran para diikuti para Mantir dan Dewan Adat Dayak sudah direncanakan sebelumnya, Perda yang dogodok melalui Pansus ll erat hubungannya dengan tugas Ke Damangan,” jelas Darwandie.

Perda yang akan kita bentuk ini bersifat antara lain, memberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat hukum adatnya, dsn selanjutnya untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat yang meliputi pengakuan hak-hak mereka dalam rangka mengelola, pemanfaatan kawasan hutan adatnya dan kawasan hutan adat yang dikusai secara perseorangan.

Damang mempuyani pran yang cukup kuat dan penting, terutama dalam tahapan pembentukan kelompok masyarakat hukum adat yang ada di wikayah kedamangan kususnya di Kabupaten Kapuas ini,” tutup Darwandie.Bca/Kps/YN