Pansus II DPRD Kapuas Mendapatkan Masukan DPMD Banten Tentang MHA

Kunker DPRD Kabupaten Kapuas menyerahkan plakat kepada DPMD Provinsi Banten Rabu (98/5).

KUALA KAPUAS-Borneocaliskanew.com, Panitia khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Serang Provinsi Banten.

Ketua Panus II Darwandie via mengatakan, bahwa DPRD Kapuas mendapatkan masukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daesa (DPMD) Provinsi Bantan terkait regulasi rancangan peraturan daerah (Perda) di Kapuas

“Kita mendapatkan beberapa masukan dari DPMD Provinasi Banten, seperti regulasi mengatur Perda Kabupaten Lebak No. 08/2015 tentang pengakuan, Perlindungan  dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat ( MHA),” kata Darwandie, Kamis (9/7).

Masukan untuk pembentukan Perda Kabupaten Kapuas, secara umum, seperti karakter khusus masyarakat adat dapat dijadikan rujukan utama kemana arah indefifikasinya.

Artinya, tempat tinggal, keyakinan, adat, dan normal menunjukan karakterristik ,” jelasnya.

MHA dapat mengacu pada Perda Kabupaten Lebak , contohnya pembangunan kawasan peternakan dan perkebunan dengan memaksimalkan faktor -faktor potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Dimana jika memenuhi syarat MHA dapat diusulkan, untuk menjadi Desa Adat yang selanjutnya diatur dengan Perda  yang dimana Desa Adat ini nantinya akan mengatur sendiri wilayah Administratifnya, ini saran dari mereka,” jelasnya.

Menyikapi saran atas referensi yang diberikan DPMD Provinsi Banten,  apa yang kita dapatkan dan kita simak, bisa diaplikasikan. “Namun kita perlu sounding data mind perform ke kota atau Kabupaten lain, artinya kita perlu menhimpun data lagi,” tutup Darwandie.Bca/Kps/YN.