Pansus l Monitoring Kesejumlah Desa, Terkait Raperda Tentang Bangunan Gedung(PBG).

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas  H. Ahmad Zahidi  dan anggotanya melakukan monitoring kesejumlah desa di wilayah Kabupaten Kapuas Sabtu (8/6/2024)

KUALA KAPUAS-Borneocaliskanew.com, Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Kapuas  H. Ahmad Zahidi  dan anggotanya melakukan monitoring kesejumlah desa di wilayah Kapuas terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas tentang Bangunan Gedung.

Monitoring dilakukan kesejumlah desa di Kabupaten Kapuas diantaranya, Desa Palampai, Desa Terusan Raya Barat, Desa Cemara Labat, Desa Terusan Karya, Desa Batanjung, Desa Terusan Raya Hulu, Desa Danau Rawah, Desa Tumbang Muroi, dan Desa Petak Puti.

“Kami berkunjung kesejumlah Desa ini diberikan tugas oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas dalam rangka menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan dan Gedung,”kata Ahmad Zahidi, Sabtu (8/6/2024).

Perda ini peralihan dari Perda IMB (Izin Mendirikan Bangunan) berubah menjadi Perda PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) tambahnya.

Dikatakannya, Perda ini tidak lama lagi akan disahkan, dimana nantinya Raperda akan menjadi Perda, masyarakat yang butuh terhadap Perda ini tentu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh mmasyarakat.

“Masyarakat  membutuhkan adanya payung hukum, Perda ini setelah kita lakukan kajian dari beberapa daerah termasuk Kota Yogyakarta, Bandung, dan termasuk Banjarmasin,” kata Ahmad Zahidi.

Setidaknya  ada beberapa  kesimpulan,  seperti  Pengajuan IMB Manual lewat kelurahan atau Kecamatan.Kedepan, PBG ini, Pengajuan nya melalui Elektronik atau Online,  pembayaran Retribusi PBG nantinya melalui Perbankan.

Dikatakannya, Perda  PBG diperlukan kehati-hatian,   terutama dalam Bangunan Gedung yang berukuran  200m2 + harus melalui  kajian Tim Ahli PUPR , guna  menghindari terjadinya konstruksi bangunan miring, setelah dilakukan kajian dijeda waktu selama 14 hari, baru akan ada penilaian khusus.

“Sedangkan bangunan yang sifatnya kurang dari 200 m2, cukup persetujuan Kajian dari PUPR saja, dan  tidak ada biaya, di Kabupaten Kapuas bangunan baru rata-rata berukuran  150 m2,dimana masyarakat bisa dengan biaya murah, cepat, teliti, ini harapan kita kedepan.”tutup H.Ahmad Zahidi.Bca/Kps/YN.