Pelayanan dan Kinerja Bisa Optimal, Sinergitas Antar-OPD Tingkatkan

Ketua Sementara DPRD Barsel HM Farid Yusran

BUNTOK-Borneocaliskanew.com, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) HM Farid Yusran, menyoroti pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mencapai target pengentasan kemiskinan diwilayah ini, untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara OPD satu, dengan OPD lainnya.

HM Farid Yusran menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah, dalam melaksanakan berbagai program kemasyarakatan utamanya dalam pengentasan kemiskinan.

Kerja sama antar OPD memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta mempercepat realisasi program.

“Dengan sinergi yang baik, dapat memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih terukur, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan yang merupakan tantangan besar bagi daerah,” kata HM Farid Yusran.

Menurutnya, kolaborasi ini juga mencakup perencanaan yang matang, koordinasi yang intensif, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dia berharap seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan

Ke depan, DPRD Kobar akan terus mendorong dan memfasilitasi sinergi antara OPD untuk memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya efektif, namun juga berkelanjutan.

“Setiap OPD harus siap mengawal setiap upaya Pemda Kobar untuk menurunkan angka kemiskinan. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan DPRD Kobar akan selalu siap mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah,” katanya.

Peran DPRD Kobar dalam hal ini sangat penting, terutama dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Siti mengatakan, DPRD akan terus memantau dan mengawal setiap tahap pembangunan agar program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara optimal.

“Dalam proses penganggaran kegiatan pembangunan, kami juga mengusulkan agar sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan sektor swasta melalui program CSR dan sumber pendanaan lainnya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,” tutup HM Farid Yusran.Bca/Bsl/Red-1