Perda No.02 Tahun 2017 Dicabut

MENCABUT-Wakil Ketua I DPRD Barsel Ideham bubuhkan tanda tangan disaksikan Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Barsel serta Wakil Bupati Barsel, Senin (7/7/2025)

BUNTOK-Borneocaliskanew.com, Pemerintah Ka­bupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) dan DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Barsel tentang pen­cabutan Peraturan Daerah (Per­da) Barsel No.02 tahun 2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuan­gan dan barang daerah.

“Dengan demikian, Raperda tersebut dapat naik menjadi Perda Barsel, memang benar kita telah melaksanakan rapat paripurna DPRD Barsel dengan agenda pencabutan Perda Barsel Nomor 2 tahun 2017 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah,” kata Ketua DPRD Bar­sel HM Farid Yusran kepada wartawan, Senin (7/7).

Dikatakannya, rapat paripur­na DPRD selain mengagendakan pencabutan Perda Barsel Nomor 2 tahun 2017, juga mengagenda­kan penyampaian laporan hasil reses DPRD Barsel masa persi­dangan III tahun sidang 2025.

Sementara itu, Bupati Barsel H Eddy Raya Samsuri melalui Wakil Bupati Barsel Khristianto Yudha mengucapkan terima kasih yang setinggi–tingginya atas kerja sama yang baik antara Pemkab dan DPRD Barsel.

Dikatakannya, Raperda Bar­sel tentang pencabutan Perda Barsel Nomor 2 tahun 2017. Di samping itu, menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang pe­nyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian daerah terhadap pega­wai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksa­naan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan kepala dae­rah juga untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang terbaru,” tutup Kristianto Yudha.Bca/Bsl/Red-1.