Rapat Pansus II Masih Dalam Tahab Pembahasan Masalah

Rapat Pansusu II DPRD Kapuas,Kamis (25/4)

KUALA KAPUAS-Borneocaliskanew.com, Rapat Panitia Khusus II (Pansus)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terkait draf Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih dalam tahap bedah masalah.

Rapat Pansus II  ini dipimpin oleh Darwandie Wakil Ketua Komisi III DPRD yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD setempat dan dihadiri oleh sejumlahlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas .

Darwandie mengatakan, salah satu pembahasan dalam Rapat Pansus yakni Peraturan Daerah (Perda) terkait apakah Dinas PUPR akan ada pemisahan atau penggabungan antara Pemukiman dan Perumahan, jika dipisahkan maka ada pembentukan kantor dinas baru yang disebut Dinas  Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.

“Selanjutnya, pembahasan terkait Satpol-PP dan Damkar yang selama ini adalah satu lembaga, namum merka meminta agar Satpol-PP dan Damkar dipisahkan, hasil pembahasan sementara Damkar akan dimasukan ke BPBD,” kata Darwandie Kamis (25/4).

Dikatakannya, Satpol-PP disesuaikan dengan amanahnya, harus berdiri sendiri, tidak harus bergabung dengan Damkar, karena jelas berbeda tugas, POL-PP mengawal dan mengamankan Peraturan Daerah, sementara Damkar secara khusus melakukan penanganan Pemadaman Kebakaran.

Dalam rapat panusus II ini, prihal yang menjadi catatan rekomendasi anatara lain, Damkar akan dicoba rekomindasi ke BPBD, karena itu kami nanti akan menguji referinsinya seperti apa, baik terkait anggaran dan lainnya.

Sedangkan untuk Dinas Perhubungan, jika disepakati, dia akan menjadi tipe B, dan Dinas Pemukiman, jelasnya bisa dibentuk baru namun ada juga yang rekrotmen, semuanya ini untuk memenuhi keinginan daerah OPD menjadi ramping, tetapi Kaya dengan Anggaran dan Kaya juga  dengan Kegiatan .

Dari hasil rapat Pansus II hari ini, ada beberapa catatan masalah dan akan lanjutkan setelah mendapat referensi (kaji banding), baik dalam maupun luar daerah,” tutup Darwandie.Bca/Kps/YN.