Rapur Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kapuas 2023

Evan Rahman Saputra Wakil Ketua II DPRD serahkan Rekomindasi Terhadap LKPJ kepada Romulus Asisten I Pemkab Kapuas

KUALA KAPUAS-Borenocaliskanew.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna (Rapur) laporan keterangan Pertanggungjaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2023.

Rapur tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kapuas Evan Rahman Saputra dan dihadiri Romulus Asisten I Sekda Kapuas, unsur Forkominda, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dan undangan lainya.

Evan Rahman Saputra mengatakan, bahwa DPRD Kabupaten Kapuas telah membacakan dan sekaligus menyampaikan pada acara Rapur tersebut dan sekaligus menyerahkan LKPJ tersebut kembali ke pihak eksekutif.

“Niat kami dari pihak legislatif atas nama wakil rakyat tentunya tidak ada pilihan karena ini semata untuk kepentingan seluruh rakyat Kabupaten Kapuas,” kata Evan Rahman Saputra pada acara Rapur, Kamis 02 Mei 2024.

Dikatakannya, dewan berharap hasil dari LKPJ dimana merupakan pokok pikiran dewan harus ditanggapi, untuk itu kepada Pemkab dewan berhadap, LKPJ yang diserahkan ini agar segera ditanggapi, dan dewan menunggu tanggapanya.

Semenatara itu LKPJ yang disampaikan oleh Darwandie anggota Komisi II DPRD Kapuas antara lain, kepada pihak Pemerintah Daerah agar melakukan tugas yang prima dalam rangka mengumpulkan, atau mencari peluang hasil daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan lebih maksimal.

Demikian juga terhadap pemeretaan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, ini wajib dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan, selama ini dirasakan masih pada sentra spot-spot tertentu atau tidak merta dalam penyebaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Kapuas.

Dari hasil evaluasi inventerasasi kenerja pembangunan dan pengembangan jaringan jalan percepatan pada 18 ruas jalan dan jembatan dilaksanakan masih belum secara spesifik dan terintegrasi .

“Jadi langkah-langkah kongkrit dalam pelaksanaan keuangan daerah, berikut dalam melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia (SDM) pada petugas pengawasan, baik internal maupun eksternal,” tutup Darwandie.Bca/Lps/YN.