DPMD Kapuas Berikan Pembekalan Perangkat Desa Berbasis Online

Kepala DPMD Kapuas, Budi Kurniawan

KUALA KAPUAS-Borenocaliskanew.com, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas menggelar kegiatan Workshop, dan pada hari ke 3 mulai para Perangkat Desa diberikan ilmu untuk menerapkan pertanggung jawaban keuangan desa berbasis digital atau online.

“Pembekalan Perangkat Desa Berbasis Online ini dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui APBDES Kabupaten Kapuas tahun 2024,” kata Kepala DPMD Kapuas, Budi Kurniawan, Rabu (29/05/2024).

Siskeudes ini, lanjutnya, sudah terhubung dengan server yang dikelola oleh pusat data Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang severnya ada di pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.

“Melalui Siskeudes online ini, nantinya kita bisa memonitor penganggaran yang dilakukan pemerintah desa, misalnya penganggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas seperti stunting, dokumen dan lainnya, dan ini bisa memantau seluruh proses, baik biaya hingga RAB lansung bisa dimonitor,” Budi Kurniawan.

aya berharap selama tiga hari WorkShop ini Desa memiliki wawasan informasi yang lebih luas,terkait ada nya potensi terutama yang ada di desa desa, pintanya.

Dikatakannya, terus kita juga menjalankan transaksi desa itu berbasis CMS, jadi tidak ada lagi yang manual arahnya ke transaksi digital Sehingga, kita berharap dengan Siskeudes online, sistem transaksi CMS, tingkat penyelewengan, penyalahgunaan dan lainnya bisa kita minimalisir, dan juga kita lebih mudah melakukan pemantauan dan pengawasan.

Pemerintah Kabupaten sudah membentuk tim implementasi online yang terdiri dari Inspektorat, Dinas PMD, BPKD dan juga ada Dinas Kominfo setempat,  jadi nantinya Fungsi semua OPD akan sama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap semua permasalahan terkait.

“Semua pengawasan terhadap penganggaran itu bisa lebih mudah, karena datanya sudah tersedia online, dan ini juga merupakan target pencapaian kita di tahun 2024, hal tersebut sesuai arahan dari MCT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dimana desa diwajibkan untuk menerapkan Siskudes berbasis online,”tutup Budi kurniawan.Bca/Kps/YN.