Pemkab Barsel Gelar Rapat Penyusunan LKPD 2023

Rapat Koordinasi LKPD tahun anggaran 2023, dipimpin oleh Asisten III Mirwansyah didampingi Kepala BPKAD Barsel Akhmad Akmal Husaen  dan diikuti oleh sejumlah  Kepala OPD terkait, digelar Aula Setda Selasa 30 Januari 2024

BUNTOK-Borneocaliskanew.com, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barsel melaksanakan Rapat Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Rapat Koordinasi LKPD tahun anggaran 2023 ini dipimpin lansung oleh Asisten III Mirwansyah didamping oleh Kepala BPKAD Barsel Akhmad Akmal Husaen, dan sejumlah  Kepala OPD terkait, digelar Aula Setda Selasa 30 Januari 2024.

“Rapat koordinasi LKPD 2023 ini juga bertujuan sebagai persiapan pemantapan pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng),”kata Mirwansyah setelah kegiatan berakhir.

Sementara Kepala BPKAD Barsel Akhad Akmal Husaen mengatakan, kegiatan pada hari ini yang kita laksanakan adalah entry meeting pemeriksaan interim atau dengan istilah pemeriksaan pendahuluan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Kalteng terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel anggaran tahun 2023 kemarin.

Dikatakannya, kegiatan seperti ini adalah rutin secara reguler yang dilaksanakan oleh BPK-RI dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dalam rangka pemeriksaan keuangan yang dilakukan setiap tahun.

“Tim BPK-RI perwakilan Kalteng menybutkan kegiatan pemeriksaan ini berlansung kurang lebih selama 1 bulan, artinya sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 27 Pebruari 2024,” kata Akhad Akmal Husaen.

Akhad Akmal Husaen menjelaskan, laporan keuangan yang disampaikan ini adalah laporan keuangan kompilasi atau konsolidasi dari keuangan-keuangan perangkat daerah se Kabupaten Barsel yang sudah dikonsolidasikan disusun atau digabungkan oleh BPKAD Barsel sesuai dengan perundang-Undangan yang sudah ditetapkan, dan laporan terkait LKPD yang paling lambat pada bulan Maret 2024 sudah tersampaikan kepada BPK-RI.

“Kita mengharapkan kepada seluruh perangkat daerah agar bisa Stand by dan selalu berkomunikasi, dan bisa berkerjasama dengan tim, sehingga kalau pemeriksaan bisa terlaksna dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan,” tutup Akhad Akmal Husaen. Tim/Bca/Bsl/Red-1.