Pj Bupati Barsel Hadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN 2024 di Bali

Deddy Winarwan hadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepwgawaian Negara (BKN) Tahun 2024 digelar di The Stone Hotel-Legian Bali, Selasa 06 Februari 2024.

BUNTOK-Borneocaliskanew.com, Pj Bupati Barito Selatan (Barsel) Deddy Winarwan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepwgawaian Negara (BKN) Tahun 2024 yang diselenggarakan di The Stone Hotel-Legian Bali, Selasa 06 Februari 2024.

Rakor yang diselanggrakan oleh Badan Kepwgawaian Negara Republik Indonesia (RI) tersebut dengan mengangkat tema, “Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi, Menuju Birokrasi Berkelas Dunia”

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas secara resmi membuka kegiatan Rakor secara virtual mengatakan, pada prinsipnya kegiatan Rakor ini yakni terkait netralitas Apratur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 14 Februari 2024.

Abdullah Azwar Anas juga menyebutkan, Rakor tersebut juga terkait untuk memastikan bahwa seleksi, rekrutmen, dan promosi pegawai yang akan diselenggarakan tahun 2024 ini, didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar pertimbangan politik atau faktor subjektif lainnya.

“Untuk memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang dapat menciderai integritas dan tujuan pelayanan publik,  netralitas ASN guna mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan good governance,” kata Abdullah Azwar Anas.

Dikatakannya, dimensi netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa ASN harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta tetap menjaga sikap profesionalitasnya, ASN yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan Masyarakat..

Hal tersebut tentu sangat erat kaitannya dengan perumusan dan implementasi kebijakan yang memihak dan berbenturan dengan kepentingan, pelaksanaan Pemilu yang tidak berjalan optimal, dikarenakan dampak sanksi yang dijatuhkan bagi ASN yang melanggar aturan.

Untuk menjamin netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada secara serentak tahun 2024 ini, Pemerintah telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, juga terkait  sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan dimaksud.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto mengatakan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran, BKN bersama dengan Kementerian PANR-B, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu telah berkolaborasi membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN.

“Kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, maka penanganan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN dapat dipantau oleh BKN dan Kementerian/Lembaga (K/L) secara nasional, transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih,”  kata  Haryomo Dwi Putranto.

Dikatakannya, ketidaknetralan dari ASN tentunya akan merugikan negara, pemerintah dan masyarakat, ASN yang tidak netral justru mengaburkan target-target kerja pemerintah di tingkat lokal maupun nasional.

Sementara Pj. Bupati Barsel Deddy Winarwan usai mengikuti Rakor tersebut mengingatkan,  ASN di Kabupaten Barsel agar jangan terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024

Kita telah berkometmen sekaligus menegaskan, agar para ASN lingkup Pemkab Barsel bisa menjaga netralitas, hal tersebut untuk mengsukseskan Pemilu 2024  dan menjaga suasana kondusif ditengah masyarakat.

Para ASN jangan coba-coba berani ikut terlibat politik praktis, jika diketahui maka yang bersangkutan akan dipastikan mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif, pencopotan jabatan hingga sanksi pidana.

“Kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada para ASN di lingkungan Pemkab Barsel agar prara ASN bisa menjadi mesin perubahan, untuk itu, reformasi birokrasi perlu didorong terus, dan tingkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam melayani Masyarakat,” tutup Deddy Winarwan.Tim/Bca/Bsl/Red-1.